Maroko jadi negara keempat di kawasan Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel apa dampaknya bagi wilayah sengketa

Agustus lalu, Uni Emirat Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan tidak lama kemudian keputusan serupa diambil oleh Bahrain dan Sudan.

Bersama dengan Mesir dan Yordania, Maroko menjadi negara keenam di kawasan Arab yang secara resmi mengakui Israel.

Apa di balik kesepakatan itu?

Presiden AS Donald Trump mengumumkan perjanjian itu di Twitter pada hari Kamis (10/12), menggambarkan perkembangan ini sebagai terobosan bersejarah.

“Terobosan SEJARAH lain hari ini! Dua sahabat BESAR kita, Israel dan Kerajaan Maroko, telah menyetujui hubungan diplomatik – sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah!,” tulisnya di Twitter.

Gedung Putih mengatakan Trump dan Raja Maroko Mohammed VI menyepakati Maroko akan “melanjutkan hubungan diplomatik Maroko dan Israel, serta memperluas kerja sama ekonomi dan budaya untuk memajukan stabilitas regional”.

Kesepakatan itu termasuk pembukaan kembali kantor penghubung di Tel Aviv dan Rabat – ibu kota masing-masing negara – dan kemudian pembukaan kedutaan besar.

Para pejabat mengatakan Maroko akan memberikan akses penerbangan langsung ke dan dari Israel untuk semua orang Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji perjanjian “bersejarah” itu.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, dia berterima kasih kepada raja Maroko dan mengatakan bahwa rakyat Israel dan Maroko telah memiliki “hubungan yang hangat di zaman modern”.

Mesir, UEA dan Bahrain yang menyambut baik kesepakatan antara Maroko dan Israel.

Palestina telah mengkritik kesepakatan antara Israel dan negara-negara Liga Arab.

Mereka meyakini tindakan tersebut mengingkari janji negara-negara Arab untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel sampai status kenegaraan Palestina tercapai.

Gedung Putih mengatakan AS akan mengakui klaim Maroko atas Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatan itu.

Dalam panggilan telepon dengan raja Maroko, Trump “menegaskan kembali dukungannya untuk proposal otonomi Maroko yang serius, kredibel, dan realistis sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas sengketa atas wilayah Sahara Barat, dan karena itu presiden mengakui kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat,” kata Gedung Putih.

Sebuah bekas koloni Spanyol, Sahara Barat dianeksasi oleh Maroko pada tahun 1975. Sejak saat itu wilayah ini menjadi sengketa berkepanjangan antara Maroko dan etnis Sahrawi, yang dipimpin oleh kelompok pro-kemerdekaan Front Polisario.

Maroko mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari negaranya, sementara Uni Afrika menganggapnya sebagai negara merdeka.

Pemberontakan selama 16 tahun berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi PBB pada tahun 1991 dan janji referendum kemerdekaan, namun hingga kini janji itu belum terjadi.

Menanggapi pengumuman terbaru, Sidi Omar, perwakilan Front Polisario untuk PBB, mengatakan “status hukum Sahara Barat ditentukan oleh hukum internasional dan resolusi PBB”.

“Langkah [kesepakatan Maroko- Israel] itu menunjukkan bahwa rezim Maroko bersedia menjual jiwanya untuk mempertahankan pendudukan ilegal di bagian Sahara Barat,” tulisnya di Twitter.

Perwakilan kelompok ini di Eropa, Oubi Bchraya, mengatakan perubahan kebijakan di AS, “tak akan mengubah kenyataan akan konflik dan hak masyarakat di Sahara Barat untuk menentukan kemerdekaan”, sebagaimana dikutip dari laporan kantor berita Reuters.

Bulan lalu, Front Polisario mengatakan gencatan senjata yang telah berlangsung selama tiga dekade telah diakhiri dengan operasi militer Maroko di zona penyangga.

Lotfi Bouchaara, duta besar Maroko untuk Moskow, mengatakan kepada program Focus on Africa BBC, bahwa Maroko tidak melanggar gencatan senjata. Ia menegaskan militernya menanggapi provokasi oleh pejuang Polisario yang telah memblokir jalan utama ke Mauritania.

Maroko bereaksi dengan “menahan diri”, katanya.

Gedung Putih pada hari Kamis mengatakan AS percaya bahwa Negara Sahrawi yang merdeka “bukanlah pilihan yang realistis untuk menyelesaikan konflik dan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang layak”.

Kerajaan Maroko mengatakan Washington akan membuka konsulat di Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatannya dengan Israel, menurut Reuters.

Analysis oleh Rana Jawad, BBC News, Tunis

Langkah terbaru oleh pemerintahan Trump belum tentu berdampak langsung di lapangan karena perselisihan tersebut dipandang lebih besar daripada keinginan presiden Amerika.

Namun, dukungan Trump atas klaim Maroko atas kedaulatan mereka di Sahara Barat adalah masalah besar karena mengurangi harapan orang-orang yang telah mendambakan kemerdekaan wilayah itu selama beberapa dekade.

PBB masih diberi mandat untuk mengawasi referendum kemerdekaan Sahara Barat – meskipun hal ini belum terwujud sejak 1991, ketika PBB memulai misinya di sana yang dinamai Minurso.

Dengan tidak adanya referendum hingga kini, kebuntuan yang berlarut-larut antara Maroko dan Front Polisario akhirnya bermuara pada pengakuan internasional – sebuah negara merdeka baru tidak dapat didirikan tanpanya.

Kini, gagasan tentang Sahara Barat yang merdeka mungkin telah berkurang secara signifikan – dan ketegangan yang telah menumpuk dalam beberapa bulan terakhir dapat ditekan sedikit lebih keras karenanya.